Oleh: Tri Mulawanti, SH
Pemerhati masalah Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal menghantui Indonesia. Dua pabrik menghentikan produksinya hingga menyebabkan ribuan buruh terancam kehilangan pendapatan. Sekitar 2000 orang buruh terancam tidak memiliki pendapatan dalam menjalani momen Ramadhan dan lebaran tahun ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristiadi mengatakan “Paling mereka jadi supir ojol seperti korban PHK lainnya. Daftar kerja di tempat lain terkendala faktro usia, juga keahliannya beda”, Kamis (20/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia berharap pemerintah tidak tinggal diam dan harus gerak cepat mengantisipasi gelombang PHK yang terus terjadi dan melanda sektor padat karya nasional.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRAS) Mirah Sumirat berharap penutupan pabrik yang berujung pada PHK karyawan tidak mengabaikan hak-hak pekerja seperti pesangon. Selanjutnya agar bisa diminimalisir dengan mencari jalan atau strategi lain agar bisa bertahan tanpa PHK atau tutup pabrik.
”Perusahaan agar meminimalisir PHK cari strategi atau cara agar menghindari PHK. Jangan ini dijadikan modus perusahaan dengan alasan merugikan lalu tutup. Tapi kemudian perusahaan berdiri dengan nama baru dan karyawan baru yang statusnya pekerja harian atau outsourching” tukas Mirah. https:www.cnbcindonesia.com
PHK Buah Sistem Ekonomi Kapitalisme
Kasus PHK bukanlah kasus yang baru saat ini terjadi. Akan tetapi di setiap tahun pasti terjadi PHK dan tentu saja berdampak secara ekonomi karena korban PHK akan semakin menciptakan banyak pengangguran baru. Bertambahnya masyarakat miskin karena kesulitan ekonomi hingga kriminalitas meningkat.
Penutupan beberapa perusahaan atau pabrik secara umum disebabkan biaya operasional yang tidak bisa menutupi kewajiban perusahaan.
Hal ini terjadi karena ada kebijakan pemerintah yang salah. Salah satunya, kebijakan import yang berefek pada produksi lokal.
Produk lokal yang kalah bersaing dalam hal kualitas dan harga akhirnya tidak laku di pasar lokal karena produk import yang secara kualitas dan harga lebih bagus dari produk lokal. Inilah yang mempengaruhi daya saing industri dalam negeri dalam produksinya, sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan yang di dalamnya ada pembiayaan untuk gaji karyawan karena gaji mereka tergantung penghasilan perusahaan.
Kebijakan lainnya yaitu kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah, sehingga perusahaan mengambil langkah dengan efesiensi di segala hal untuk menyehatkan industri. Selanjutnya kenaikan pajak yang akan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Maka perusahaan akan mengambil kebijakan untuk menyelamatkannya dengan efesiensi dan efektifiktas produksi. Hal ini karena biaya pengeluaran akan bertambah sehingga mempengaruhi biaya untuk produksi yang di dalamnya adalah biaya gaji karyawan.
Tanggungan perusahaan yang besar dan tidak seimbang dengan pendapatan perusahaan sehingga tidak bisa lagi bertahan maka kebijakan yang diambil adalah dengan menghentikan produksinya dan menutup perusahaan.
Efek yang paling signifikan adalah akan meningkatnya angka pengangguran di negara ini.
Tingkat pengangangguran menjadi standar tingkat kesejahteraan dan kemiskinan rakyat. Selanjutnya sebagai sinyal bahwa negara gagal dalam menciptakan lapangan kerja bagi usia produktif. Selama ini lapangan kerja hanya tergantung pada yang disediakan oleh negara yaitu untuk menjadi aparatur negara secara resmi dalam pemerintahan. Selainnya adalah dengan mengandalkan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai alternatif yang statusnya swasta, atau perusahaan swasta yang berinvestasi di negara ini.
Selama ini diharapkan pemerintah adalah ketersediaan lapangan kerja yang lebih besar di kalangan swasta, sehingga negara menjamin perusahaan-perusahaan swasta asing yang besar untuk menguasai negeri ini. Dengan argumen sebagai peluang besar yang akan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran dan ekonomi. Ekonomi akan berputar atau bertumbuh dianggap inilah solusi terbaik, sehingga terciptanya hubungan simbiosis mutualisme terjalin sekian puluhan tahun.
Faktanya selalu berulang di saat perusahaan menutup produksinya maka akan berimbas pada karyawan yang di PHK dan akan menjadi calon-calon pengangguran. Meskipun ada sebagian yang berinovasi dengan berwirausaha dan menjadi sukses di kemudian hari, akan tetapi itu hanya terjadi sebagian kecil saja. Faktor utama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan mempunyai pekerjaan layak yang seharusnya difasilitasi oleh negara dalam menjamin rakyatnya.
Demikianlah konsep kapitalis dalam mengatur negara yaitu memperkecil subsidi atau bantuan, memfasilitasi dunia usaha atau perusahaan besar dengan standar keuntungan. Jika sebuah perusahaan besar tersebut mempunyai keuntungan yang besar maka akan disupport dengan mempermudah perijinan dan lainnya agar bisa produksi. Dengan harapan ketika dunia usaha jalan maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi kemudian negara akan bisa menetapkan pajak sebagai sumber pemasukan negara.
Selain menyerap tenaga kerja dan segala aktivitasnya memberikan dampak yang bernilai materi semisal daerah tersebut menjadi banyak yang membuka warung, toko dan usaha lain yang ada peluangnya ketika perusahaan tersebut berproduksi. Fenomena seperti ini dalam pandangan kapitalis adalah terjadinya perputaran ekonomi dan dianggap ekonomi yang sehat ketika ada siklus seperti ini. Kebijakan ini tidak untuk semua industri, industri lokal berskala kecil yang merupakan ekonomi riil tidak dianggap penting dalam kenyataanya sehingga tidak akan disubsidi.
Negara kapitalis lebih lebih banyak mengembangkan sektor non riil dengan berinvestasi secara tidak langsung yaitu dengan membeli saham perusahaan yang dianggap mempunyai kredibilitas baik di pasar modal. Dengan anggapan Ketika negara mempunyai saham di perusahan-perusahaan tersebut maka akan banyak mendapatkan sumber pendapatan negara dari pasar modal. Transaksi ini dianggap lebih besar dibanding nilai transaksi barang dan jasa di pasar riil.
Konsep kapitalis menafikan nilai selain nilai materi, nilai religius, nilai moral bahkan nilai sosial di masyarakat. Kalaupun ada kontribusi untuk rakyat itu hanyalah sekedar memenuhi syarat agar perusahaan bisa eksis tanpa ada ancaman, halangan dari masyarakat sekitar, hanya mengambil aspek secara psikologi masyarakat semata.
Konsep ekonomi kapitalis diterapkan secara sistemis maka upaya dari masyarakat ataupun secara individu tidak mampu mengatasinya. Semisal secara kelompok dengan membuat komunitas wirausaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau secara individu membuat inovasi yang kreatif agar bisa bertahan hidup. Sedangkan gelombang PHK banyak sekali maka solusi secara kelompok atau individu tidak mampu menyelesaikan masalah besar ini.
Solusi yang ditawarkan kepada kelompok usaha dengan subsidi juga hanya sebagian kecil masih kurang menopang semuanya, bahkan subsidi yang ada tidaklah gratis tapi berupa pinjaman dengan bunga kecil, angsuran dan masa pengembalian yang ditoleransi.
Maka sudah saatnya diperlukan suatu sistem yang aman dan memang solutif menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia.
Islam Ciptakan Lapangan Kerja
Sistem yang membawa manusia pada kemaslahatan jangka panjang bukan hanya sebatas di dunia tetapi hingga akhirat kelak membawa keselamatan. Konsep bebas riba dan perbuatan haram yang ganjarannya akan dirasakan di akhirat atau konsep yang tidak saling menzhalimi dan merusak hubungan antara sesama manusia.
Konsep ini tentu saja konsep yang sudah pernah diterapkan di masa lampau dan keberhasilannya diakui oleh dunia, bahkan dunia barat sekalipun. Konsep ini adalah konsep Islam kaffah yang mengatur ekonomi suatu negara secara sistematis, segala kebijakan bukan berasas manfaat.
Optimalisasi ekonomi negara diperuntukan semata-mata untuk kesejahteraan umat, akan dilakukan upaya yang maksimal dan terstruktur dengan baik mulai dari produksi hingga distribusi. Distribusi akan dipastikan sampai kepada umat tanpa terkecuali. Jika distribusi terhambat maka itu menjadi tanggung jawab negara. Segala fasilitas sarana dan prasarana akan diupayakan untuk pendistribusian ini.
Konsep ekonomi Islam juga mencakup pemenuhan kebutuhan umat yang bisa didapatkan dengan mudah, menyediakan lapangan kerja bagi pemimpin rumah tangga dan laki-laki sebagai prioritas tanpa melarang wanita untuk bekerja atau berusaha. Tidak mengandalkan peluang di perusahaan swasta saja akan tetapi negara mempunyai industri-industri yang akan menyerap tenaga kerja banyak. Memberikan subsidi gratis atau modal bisnis yang disebut “iqtha” atau pemberian kepada siapa saja yang ingin membangun usahanya dengan pengawasan yang baik, tanpa transaksi yang haram seperti menerapkan sistem ribawi.
Selain itu memberdayakan para ahli di segala bidang untuk membuat inovasi bagi industri tersebut, sehingga industri negara bisa melakukan perdagangan dengan negara lain. Upaya ini dilakukan jika produksi sudah surplus. Terutama kebutuhan dalam negeri tercukupi terlebih dahulu, sehingga tidak menyebabkan kebutuhan menjadi langka dan mahal karena diimport ke luar negari.
Pengembangan ekonomi hanya terbatas pada sektor rill saja, pemerintah atau swasta tidak boleh mengembangkan ekonomi disektor non riil seperti perdagangan saham pada pasar modal karena hukumnya adalah haram. Sektor yang dioptimalkan secara rill adalah sektor pertanian, perkebunan, perdagangan barang dan jasa (domestik dan internasional), sektor lainnya yang dibolehkan dalam Islam termasuk syirkah atau kemitraan antara pemodal dan para pengusaha dalam mengembangkan kekayaannya pribadinya.
Selanjutnya memaksimalkan pemasukan dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dengan pengelolaan yang dilakukan oleh negara bukan swasta lokal ataupun asing. Rasullulah bersabda “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api” (HR.Abu Daud).
Dengan pengelolaan yang mandiri maka hasil yang didapatkan maksimal dan diperuntukan untuk umat bukan keuntungan untuk negara sebagai pengelola. Negara akan menerapkan sistem sewa tenaga ahli asing yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan produksi. Tenaga lokal terlebih dahulu diprioritaskan yang akan difasilitasi untuk mengingkatkan potensinya dengan berbagai pelatihan dan studi ke negara yang mempunyai kemampuan dalam tehnologi.
Jika ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan keterampilan dalam tehnologi canggih di dalam pengelolaanya Khalifah sebagai kepala negara mempunyai wewenang mengatur pengelolaannya hingga membagikan keuntungan tersebut untuk dibagikan kepada umat.
Dengan hasil kekayaan alam yang besar maka pelayanan kepada umat akan mampu dipenuhi dengan baik. Inilah konsep ekonomi Islam yang lengkap dan pernah diterapkan. Hasilnya telah bertahan menopang ekonomi negara dan kesejahteraan umat hingga beberapa abad lamanya melebihi konsep ekonomi kapitalis yang membuat negara kian ambruk dan semakin rusak. (Kitab Nizhamul Iqtishady, Syeikh Taqiyuddin An Nabhani).
