Pasaman Barat, baraNews
Ratusan pegawai honorer yang belum terakomodir menjadi pegawai P3K paruh waktu menghadiri rapat gabungan komisi DPRD Pasaman Barat, Kamis
(05/02/2026) siang, Mereka menyampaikan aspirasi dan berharap nasib mereka diperjuangkan oleh DPRD dan pemerintah daerah, karena mereka masih dalam status honorer dan belum ada kejelasan untuk nasib mereka kedepannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, terdapat sekitar 770 guru honorer, 216 tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lain yang belum mendapatkan status P3K paruh waktu yang ada di Pasaman Barat, yang masih menggantungkan hidup sebagai honorer
Ketua Forum Guru Honorer Pasaman Barat, Taufik Caniago, menyebut sebagian belum terakomodir karena pernah mengikuti CPNS atau belum memenuhi masa pengabdian minimal dua tahun saat pendaftaran P3K, sehingga kami datang menyampaikan aspirasi kami ke kantor DPRD Pasaman Barat, untuk dapat di perjuangan karena kami adalah asli putra putri Pasaman Barat dan sudah mengabdi di Pasaman Barat ini,
Lebih jauh Taufik menyampaikan kepada pihak DPRD dan pemerintah daerah agar segera mengambil keputusan yang jelas terkait honorer yang ada di pasaman barat ini, dan kami juga mempunyai kebutuhan yang harus kami butuhi, kalau memang tidak ada kejelasan untuk kami sebagai honorer terus bangaimana kami ini hidup sedangkan kami adalah putra putri pasaman barat,.
DPRD Pasaman Barat menegaskan komitmennya. Ketua Komisi IV, Erianto, menyatakan DPRD akan terus memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah berupaya mengakomodir pegawai honorer menjadi P3K.
Kita dari DPRD Pasaman Barat akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang teknis teknis bagaimana untuk kedepannya dan kita akan bersusaha mencarikan solusi nantiknya tutupnya,
Sementara itu, Kepala BKPSDM Pasaman Barat, Agusli, menambahkan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pengangkatan pegawai honorer sesuai regulasi dapat terlaksana,
Kumudian untuk kedepannya kita akan sosialisasi kan dulu kepada pemerintah pusat terkait hal ini, tentu ini butuh waktu dan kita dari pemerintah daerah tentu tidak akan diam, terhadap honorer ini, kita berharap nantik ada peluang untuk menjadi P3K, atau pun p3k paruh waktu tutup Agusli.
(Hakimi)
