DPP PJS – Di tengah gejolak ekonomi yang melanda Indonesia, berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencuat, mengguncang kepercayaan publik. Meskipun pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi dan narkoba, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Catatan redaksi beberapa media mengungkapkan bahwa sejumlah kasus korupsi justru melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Erick Tohir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kasus yang paling mencolok adalah dugaan korupsi di PT Pertamina, di mana Kejaksaan Agung berhasil mengungkap praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat Pertamina dan broker, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi produksi kilang, mark-up harga, serta transaksi minyak berkualitas rendah yang disamarkan melalui proses blending.
Situasi ini jelas mencabik-cabik hati masyarakat yang tengah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Di sisi lain, Garuda Indonesia juga tidak luput dari sorotan. Kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar, menjadi sorotan publik. Lebih mengejutkan lagi, bocornya daftar gaji karyawan Garuda Indonesia ke media sosial menambah deretan masalah yang dihadapi perusahaan ini.
Dalam daftar tersebut, terungkap bahwa gaji anggota manajemen berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 117 juta per bulan, dengan total mencapai hampir Rp 1 miliar per bulan untuk 14 nama yang tercantum. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang melanda bangsa.
Menanggapi situasi ini, manajemen Garuda Indonesia menyatakan bahwa informasi mengenai gaji tersebut tidak sepenuhnya valid dan meminta publik untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Namun, suara empati datang dari Rusmin Abdul Gani, SE seorang pengusaha lokal asal Sulawesi Tenggara. Dalam pernyataannya, Rusmin menilai kondisi ini sangat keterlaluan.
“Ini sudah tidak masuk akal. Kondisi ini sungguh di luar akal sehat manusia,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (06/03/2025).
Rusmin, yang dikenal sebagai pengusaha di bidang pertambangan dan transportasi, menyatakan banyak anak bangsa anak lokal yang masih punya moral yang menjadi pelaku usaha profesional dan memahami teknis maupun non tekhnis, sekaligus memahami kondisi real di lapangan.
Hal yang paling utama, kata Rusmin, meraka memiliki integritas dan belum terkontaminasi dengan pergaulan elit. Potensi ini bisa diberdayakan pemerintah. Dirinya yakin mereka lebih siap dan bisa dipastikan mereka siap membantu negara dengan standar gaji yang rasional.
“Kita harus selamatkan BUMN ini. Saya yakin dengan memanfaatkan mereka akan dapat membantu untuk menjadikan BUMN keluar dari praktik kotor dugaan korupsi meski hanya digaji dengan standar UMR,” tegasnya.
Rusmin yakin, dengan gaji standar dan dukungan operasional mereka pasti mau membantu negara untuk memaksimalkan hasil BUMN.
Ketika ditanya tentang target waktu untuk membereskan praktik korupsi di tubuh BUMN, Rusmin yang juga merupakan Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS) dengan tegas menyatakan bahwa sangat yakin dengan potensi yang mereka miliki, bisa secepatnya melakukan konsolidasi internal dan eksternal BUMN karena mereka sangat menguasai kondisi real di lapangan
“Bisa cepat meraka bekerja,”ungkap singkat dan tegas Rusmin.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah seyogianya bertindak cepat dan berani untuk melakukan reformasi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo.
Dengan dukungan dari pengusaha lokal , harapan untuk mengembalikan wibawa BUMN dan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa masih ada. Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret yang akan diambil untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik.##
