BITUNG | baranews.com
Aktivis masyarakat Kota Bitung, Fernando Lengkong, melontarkan kritik tajam terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) setempat. Ia mendesak agar pejabat tinggi daerah tersebut segera mundur dari jabatannya secara terhormat tanpa harus menunggu masa pensiun.
Menurut Lengkong, sejumlah kebijakan yang dijalankan Sekda tidak mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan publik. Salah satu yang disorotinya adalah besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk jabatan Sekda yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UMK), serta kontras dengan kondisi pendapatan masyarakat Bitung yang masih terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Lengkong juga menyinggung dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) untuk kepentingan pribadi, termasuk menghadiri acara pernikahan. Menurutnya, praktik semacam ini hanya menambah kesan pemborosan di tengah kebutuhan masyarakat yang masih mendesak.
“Di saat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, justru muncul kebijakan yang boros dan tidak peka. Ini jelas melukai rasa keadilan,” tegas Lengkong.
Ia menambahkan, desakan pengunduran diri merupakan langkah terhormat agar tidak menimbulkan gejolak lebih besar di kalangan masyarakat. “Kalau hal ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya,” ujarnya.
Sejumlah pihak menilai kritik Fernando Lengkong adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Namun demikian, publik juga masih menanti tanggapan resmi dari Sekda maupun Pemerintah Kota Bitung atas isu yang kini ramai diperbincangkan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Sekda Kota Bitung belum memberikan klarifikasi terkait desakan maupun tudingan yang disampaikan aktivis tersebut. Red
