BANTEN- Polemik terhadap Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) mulai mereda seiring semakin banyaknya kesaksian dari banyak pihak, terutama alim ulama dari Banten dan Jakarta yang dimediasi oleh Barisan Ksatria Nusantara (BKN), yang berkunjung langsung ke wilayah PSN PIK 2 dan mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari Pengelola PSN PIK 2.
“Setelah datang langsung ke PSN PIK 2 dan mendapatkan penjelasan dari pengelola PSN PIK 2, alim ulama dari Banten dan Jakarta baru mengetahui dan paham bahwa PSN PIK 2 mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan juga masyarakat luas. Alim ulama tersebut bahkan menuntut agar rekomendasi MUI Pusat tentang PSN PIK 2 segera dicabut karena memang ada data yang digunakan untuk rekomendasi tersebut disinyalir tidak valid karena tidak sesuai dengan master plan PSN PIK 2 dan fakta di lapangan!” Tegas Ketua Umum BKN, Muhammad Rofi`i Mukhlis alias Cak Rofi`i dalam siaran persnya.
Lebih lanjut Cak Rofi`i menjelaskan bahwa sehari setelah kunjungan alim ulama Banten dan Jakarta ke PSN PIK 2, diadakan juga pertemuan alim ulama se-Banten dengan pengelola PSN PIK 2 yang dihadiri oleh mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, untuk tabayyun tentang polemik PSN PIK 2.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari pertemuan tersebut, alim ulama se-Banten juga akhirnya mengetahui dan memahami bahwa PSN PIK 2 mendatangkan mashlahat bagi semua pihak bahkan bagi lingkungan hidup di kawasan tersebut sehingga PSN PIK 2 harus terus dilanjutkan, “ ujar Cak Rofi`i.
Cak Rofi`i sangat menyayangkan jika masih ada pihak yang menolak keberadaaan PSN PIK 2, apalagi mengatasnamakan warga Banten, karena itu sama saja mengadu domba sesama warga Banten yang belum mengetahui PSN PIK 2 secara benar dan juga mengadu domba warga Banten dengan alim ulamanya.
“Pasca kunjungan dan pertemuan alim ulama se-Banten ini, BKN tidak segan-segan untuk mempidanakan siapapun yang memberikan pernyataaan hoax, bohong dan ujaran kebencian bermuatan SARA di persoalan PSN PIK 2 ini dan sekali lagi meminta MUI Pusat untuk mencabut rekomendasinya tentang PSN PIK 2!” Pungkas Cak Rofi`i.
Seperti yang telah beredar di media massa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan salah satu rekomendasi, yaitu meminta pemerintah mencabut status program strategis nasional (PSN) untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) lantaran banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat yang diputuskan dalam Taujihad Mukernas IV MUI tahun 2024 yang digelar di Jakarta, 17-19 Desember 2024. Disinyalir data rekomendasi tersebut tidak valid karena hanya mendengarkan dari satu pihak saja dari yang menolak PSN PIK 2 dan tidak melakukan tabayyun ke pengelola PSN PIK 2.
